Kasus Joki CPNSD Pesawaran
Gedongtataan :
Penyelesaian kasus perjokian CPNSD Kabupaten Pesawaran semakin bias. Sejumlah pihak terkait terkesan bungkam karena tidak ingin kasusnya terungkap tuntas.Berdasarkan pantauan Lampung Post, kasus perjokian yang melibatkan Sukarman terkesan menguap. Aparat Polres Lamsel yang menangani kasus beralasan hilangnya jejak Sukarman membuat kasus ini tidak bisa dilanjutkan.
Pihak Inspektorat Pesawaran yang beberapa bulan yang lalu membentuk tim khusus terkait kasus ini ketika ditanyakan sejauh mana perkembangannya, tidak bersedia berkomentar dan lepas tangan. Mereka berdalih jika kasus ini sudah ditangani aparat kepolisian.
Tidak banyak berbeda dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesawaran. Tidak satu pun pejabat di badan ini yang bersedia menerangkan terkait perkembangan kasus perjokian tersebut.
“Kami tidak bisa komentar, lebih baik ke Polres Lamsel saja karena kasus ini ditangani Polres Lamsel,” ujar salah seorang staf di BKD Pesawaran, Rabu (10-6) lalu.
Ketika Lampung Post berusaha menanyakan perkembangan kasus ini ke Dinas Pendidikan setempat, termasuk keberadaan mantan Kacabdin Pendidikan Punduh Pidada Sutomo yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Sukarman ini, juga tidak mendapatkan jawaban berarti.
Berdasarkan informasi di Kecamatan Punduh Pidada, Sukarman diperkirakan melarikan diri ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Sumber lain menduga yang bersangkutan berada Kabupaten Lampung Tengah, menunggu kasusnya selesai.
Seperti diberitakan Lampung Post beberapa waktu yang lalu, seorang CPNSD asal Kecamatan Punduh Pidada yang melamar sebagai PNS untuk tenaga pendidik, diduga lolos meski tanpa melakukan tes.
Sejumlah saksi, mulai dari rekan Sukarman pun mengakui jika dia tidak pernah melihat Sukarman ikut dalam tes tersebut.
Banyak masalah
Kalangan DPRD Kabupaten Pesawaran menilai tidak adanya penyelesaian hukum dalam kasus CPNSD di daerah ini adalah salah satu contoh satu dari banyaknya persoalan yang ada selama ini.
Slamet Rasyid dari Fraksi Golkar menuding permasalahan perjokian CPNSD (Sukarman Gate), yang tidak kunjung selesai diduga karena adanya keterlibatan Pemkab Pesawaran.
Persoalan lain, menurut Slamet Rasyid, penggunaan dana APBD, bidang asuransi kematian atas kerja sama dengan Asuransi Bakrie Life; persoalan KTP dan KK yang sulit diurus.
“Banyak alasan yang kerap kita dengar, tetapi alasan itu tidak menentu,” timpal Abdullah Muluk dari Fraksi PBR.
Joki lagi… Joki lagi. Susah emang ngilanginnya di Indonesia…
Hey, nice post, really well written. You should blog more about this.