JAKARTA – Aliansi Masyarakat Papua (AMP) Jakarta sepakat agar Otonomi Khusus (Otsus) jilid II diberlakukan. Namun, sebagai catatan perlu adanya kontrol atau pengawasan dengan membentuk badan atau lembaga khusus dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan kaum intelektual asal Papua maupun Papua Barat.
“Otsus Papua jilid II sudah terjadi dan tak perlu jadi polemik, karena sudah menjadi program nasional yang mestinya dikawal,” ungkap aktivis AMP Jakarta, Michael, hari ini.
Lebih lanjut, Michael meminta agar masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh tokoh-tokoh yang menyerukan penolakan terhadap Otsus Papua. Sebab, kata dia, Otsus Jilid II sangat bagus dan harapannya pemerintah Indonesia terus dan peduli memperhatikan percepatan pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat Papua. Selain itu, juga kepedulian terhadap pendidikan di Papua.
“Manfaat Otsus saat ini sangat dirasakan, justru sangat menyayangkan jika ada para tokoh yang memprovokasi masyarakat agar Otsus jilid II itu ditolak,” sebutnya.
Pihaknya pun berinisiasi melakukan upaya menyelamatkan dari segala perpecahan yang muncul dari akibat pro dan kontra Otsus Papua jilid II terhadap masyarakat dengan mendukung respon positif pemerintah dalam upaya melanjutkan Otsus Jilid II.
Ia menyayangkan jika ada beberapa tokoh atau oknum yang sengaja ingin memanfaatkan segala bentuk kepentingan yang muncul di tanah Papua. Seperti Penulis buku bertema “Pemusnafan Etnis Melanesia Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat” Socrates Sofyan Yoman yang tulisannya justru menimbulkan perpecahan SARA dikalangan masyarakat. Selanjutnya, ada Pdt. Dr Benny Giay yang merupakan Ketua Perusahaan Penerbitan buku Deiyai dengan judul buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang, Rasialisme Indonesia di Tanah Papua”. Didalam buku tersebut juga sangat memprovokasi masyarakat Papua. Ketiga adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni yang pernah menjadi tapol. Ketiga tokoh tersebut aktif melakukan provokasi masyarakat terkait penolakan rencana penerapan kebijakan pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kebijakan otsus di wilayah Papua.
“Masyarakat Papua agar kiranya pandai dan bijak dalam membaca kebijakan untuk Otsus Papua jilid II dan tidak terprovokasi oleh oknum manapun yang ingin memanfaatkan segala bentuk kepentingan yang muncul di Papua. Tidak usah berbicara tentang tolak otsus jilid II tapi kita menikmatinya. Sama saja kita memunafikkan diri menjadi pendosa seperti mereka yang lainnya,” pungkasnya.
