JAKARTA – Berbagai pihak menyatakan mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Papua untuk membangun Papua dan Papua Barat menuju sejahtera. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengajak masyarakat Papua untuk terlibat dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau RUU Otsus Papua. Revisi UU Otsus Papua ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
“DPR mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi dengan memberikan saran dan masukan bagi perbaikan substansi undang-undang tersebut,” kata Puan dalam rapat paripurna, Jumat, 9 April 2021.
Menurut Puan, DPR berharap agar pada masa mendatang revisi UU Otsus dapat menghasilkan formulasi yang lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dalam berbagai aspek. “Khususnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.
Komnas HAM Papua Frits Ramandey juga memberikan masukan soal polemik Otsus Papua, yakni agar pemekaran dan pembangunan harus ada terobosan. Namun, tidak cukup hanya dengan pembangunan semata.
“21 Tahun ini bagaimana pembiayaan design Otsus. Ini tidak serta merta kesalahan Pusat,” ujarnya dalam diskusi online bertema “Solusi Untuk Papua Dari Cara Pandang Hingga Jalan Keluar” yang diinisiasi Prima.id, Jumat (9/4/2021).
Menurut dia, solusi kedepan tentang isu Papua perlu adanya dialog bermartabat dan hal itu dinilai sangat penting. Harus dibangun dengan komposisi 70-30, yang bahwa 70%nya adalah orang/person yang bermasalah. “Mereka yang harus dirangkul untuk bicara. Saya ingin usulkan agar Jokowi dikenang masyarakat dunia itu dimulai dari Papua, seperti Gusdur. Jokowi harus bentuk team yang solid dengan orang yang independent dan intelektual yang baik. Bekerja silent untuk dilaporkan langsung kepada Jokowi,” bebernya.
Sementara itu, Petisi Rakyat Papua Sam Awom berpesan agar Pemerintah harus mencari cara bagaimana membuat trust rasa percaya untuk masyarakat Papua.
“PR hari ini ingin ajarkan Bangsa bahwa politik cerdas harus diberlakukan dengan libatkan adat/putra daerah. Libatkan semua orang bersolidaritas juga dengan serius untuk dorong perdamaian Papua. Mari dorong pentingnya berunding, sebagaimana juga lembaga internasional juga mendukung,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jubir PRIMA Arkilaus mengingatkan agar Pemerintah mengubah cara pandang dalam melihat Papua. Papua adalah suara bersama, apa yang jadi kehendaknya adalah apa yang hari ini disuarakan. Dan Otsus yang sudah berjalan 21 tahun ini malah membuat Oligharki lokal menjadi kuat dan semakin jauh dari apa yang dicita-citakan Otsus.
“Program politik Papua, Prima punya program khusus Papua dan menerapkan proses melibatkan Warga & Suku dalam tingkat Parlemen tiap Provinsi & Kabupaten dan terlibat proses pengambilan kebijakan sekaligus pengawasan. Prima ingin demokrasi musyawarah mufakat terutama Pancasila harus dihidupkan di Papua. 275 Suku di Papua dan masih banyak lagi suku yang belum teridentifikasi,” tukasnya.
