Bantah IPW Soal Baintelkam, Pengamat Intelijen : Kinerja Sesuai Porsi, Tak Perlu Evaluasi

Jakarta – Pakar Intelijen Stanislaus Riyanta membantah pernyataan Ketua Presidium IPW Neta S Pane terkait Baintelkam. Neta S Pane melalui kureta.id meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Badan Intelijen Keamanan Polri. Menurut Neta tidak ada konsep yang dilakukan dalam melaksanakan program penyekatan pemudik pasca lebaran 2021. Selain itu Neta juga menilai Baintelkam Polri hanya memiliki fokus untuk persoalan Papua saja.

“Urusan penyekatan pemudik pada saat lebaran 2021 itu tanggung jawab Korlantas, bukan Baintelkam. Intelijen secara umum bertugas untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman, bukan mengatur lalu lintas”, sanggah Stanislaus yang menyelesaikan studi Kajian Stratejik Intelijen di Universitas Indonesia.

Bacaan Lainnya

Selain itu Stanislaus menyebutkan, tentu saja sebagai organisasi intelijen Baintelkam sudah pasti memberikan perkiraan-perkiraan yang akan terjadi dan rekomendasi untuk mengatasi situasi yang terjadi, tetapi hal tersebut tidak diumbar ke publik.

“Cara kerja dan laporan intelijen dikirimkan kepada usernya. Baintelkam sebagai organisasi intelijen milik Polri usernya adalah Kapolri, jadi laporan pekerjaan dari Baintelkam dikirim kepada Kapolri, bukan disebar kepada publik”, kata Stanislaus.

Terkait dengan pernyataan Neta yang hanya memiliki fokus untuk persoalan Papua saja, Stanislaus menyebutkan bahwa tidak semua kerja intelijen harus diketahui oleh publik, bahkan oleh satuan lain dalam organisasi yang sama sering kali juga tidak tahu karena prinsip kompartemen yang menjadi ciri khas intelijen.

“Pernyataan bahwa Baintelkam terlihat hanya memiliki fokus untuk persoalan Papua, karena hanya itu yang dilihat di permukaan. Kerja intelijen bukan yang tiap hari harus rilis hasil kerja, tetapi bagaimana melakukan deteksi dini dan memberikan hasil deteksi tersebut kepada user untuk dilakukan pencegahan,” ungkap Stanislaus.

Stanislaus menjelaskan bahwa suatu pekerjaan bukan dinilai dari aspek bagian kecil atau besar, tetapi tingkat ancaman dan dampak terhadap keamanan nasional. Ketika Baintelkam mempunyai perhatian khusus terhadap Papua, hal tersebut berarti ada analisis bahwa isu Papua sangat berpengaruh bagi keamanan nasional.

“Isu Papua bukan bagian kecil dari Indonesia. Melihat suatu ancaman tidak bisa dipotong-potong, tetapi dilihat juga dampak terhadap keamanan nasional dan eksistensi NKRI.”, pungkas Stanislaus Riyanta.

Pos terkait